Bangkinag Kota, (fokuslife) – Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya untuk memperkuat stabilitas ekonomi daerah sekaligus menjamin perlindungan konsumen. Hal tersebut mengemuka saat Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Nasional secara virtual di Ruang Media Center, Gedung Asisten II Setda Kampar, Senin (18/5).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, ini diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia. Di Kabupaten Kampar, agenda rutin ini dirangkaikan secara strategis dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (POM) serta Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya konsistensi seluruh kepala daerah dalam memantau harga komoditas pokok di pasar guna menekan laju inflasi secara nasional. Menanggapi arahan pusat, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menginstruksikan jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk bergerak cepat di lapangan.
“Saya minta seluruh OPD teknis dan TPID tidak lengah. Lakukan pemantauan harga pasar secara berkala, terutama komoditas pemicu inflasi,” tegas Ahmad Yuzar di hadapan peserta rapat.
Lebih lanjut, Bupati juga menyoroti pentingnya akuntabilitas penyerapan DAK Non-Fisik Pengawasan POM serta kemudahan akses sertifikasi halal bagi pelaku usaha lokal. “Segera realisasikan program kerja dengan akuntabel agar masyarakat mendapatkan kepastian pangan yang aman dan sehat. Serta, berikan kemudahan bagi UMKM kita untuk mendapatkan sertifikasi jaminan produk halal,” tambahnya.
Langkah Pemkab Kampar dalam pengawasan obat dan makanan ini diperkuat oleh rekam jejak tata kelola daerah yang prima. Kabupaten Kampar baru-baru ini berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten dengan Kinerja Terbaik dalam Pengelolaan DAK Non-Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) POM dari Balai Besar POM.
Melalui integrasi program pengawasan pangan sehat dan percepatan sertifikasi halal ini, Pemkab Kampar optimistis dapat memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen sekaligus mendorong produk UMKM lokal agar naik kelas dan berdaya saing tinggi.
Turut mendampingi Bupati dalam rapat tersebut Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Muhammad, M.Si., Kepala BPS Kabupaten Kampar Ir. Rozalinda, ME., serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Kampar. ADV
